Dari kebun swasta Belanda ke gudang perang Jepang
Maret 1942, Jepang menaklukkan Hindia Belanda dan langsung mengambil alih seluruh aset ekonomi strategis, termasuk perkebunan -- teh, kopi, karet, kelapa sawit, hingga tembakau. Tapi tidak semua komoditas diperlakukan sama: tanaman yang dianggap tidak vital bagi kepentingan perang, termasuk tembakau, justru dibatasi produksinya, dan sebagian lahannya dialihfungsikan jadi kebun pangan -- padi, jagung, ubi -- untuk menopang logistik tentara pendudukan di tengah blokade laut Sekutu yang memutus jalur pasokan dari luar.
Kebijakan ini dikenal sebagai autarki: setiap wilayah dipaksa mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung ke daerah lain. Bagi sentra tembakau seperti Deli di Sumatra Timur dan kawasan-kawasan penghasil tembakau di Jawa, ini berarti status sebagai komoditas ekspor yang dulu mengalirkan miliaran gulden ke kas kolonial harus tunduk pada logika perang -- produksi yang tidak langsung menyokong front, disingkirkan dari prioritas.
Rokok yang diproduksi bukan untuk dijual bebas, tapi untuk propaganda
Industri rokok pun tidak luput dari kendali militer Jepang. Setahun setelah pendudukan dimulai, pemerintah militer menjalankan kebijakan mengganti nama-nama perusahaan berbau Belanda atau Eropa dengan nama Jepang atau Melayu sebagai bagian dari propaganda mempertahankan kekuasaan. Pabrik rokok Negresco NV di Yogyakarta, misalnya, diubah jadi Jawa Tobacco Kojo dan mulai memproduksi rokok bermerek baru: Momo Taro, Kooa, dan Mizuho. Perusahaan-perusahaan rokok lain di Malang, Cirebon, dan kota-kota lain mengalami nasib serupa.
Pada 1 Maret 1943, merek-merek rokok propaganda itu resmi diluncurkan lewat sayembara pemberian nama yang diikuti 1.889 peserta, melahirkan nama-nama seperti Kooa, Mizuho, Siraho, Sekidoo, dan Semangat. Rokok-rokok ini bukan sekadar barang dagangan biasa -- Kooa bahkan dijatahkan sebagai bagian dari fasilitas bagi jugun ianfu, perempuan yang dipaksa jadi budak seksual tentara Jepang, sebanyak 1,5 bungkus setiap harinya. Sebagai bentuk penolakan diam-diam terhadap hegemoni rokok propaganda itu, banyak penduduk memilih tetap mengisap kretek lokal dari Cirebon, Kudus, Malang, dan Yogyakarta.
Raja kretek Kudus pun tak luput disita
Pabrik-pabrik kretek pribumi yang sebelumnya berjaya juga kena dampak langsung. Bal Tiga milik Nitisemito di Kudus -- yang pada puncaknya tahun 1938 memproduksi 10 juta batang rokok per hari dengan sekitar 10.000 buruh -- disita begitu Jepang menduduki Hindia Belanda. Pemerintah militer sempat memerintahkan Nitisemito membuka kembali pabriknya pada 1944-1945, tapi operasinya tak bertahan lama dan kembali tutup. Nasib serupa dialami pengusaha-pengusaha kretek pribumi sezamannya, termasuk Liem Seeng Tee dari Sampoerna di Surabaya, yang juga harus berjuang mempertahankan usahanya di bawah kendali militer Jepang.
Romusha: tenaga kerja paksa di balik mesin perang yang kelaparan
Di luar sektor pertanian dan industri rokok, pendudukan Jepang meninggalkan luka yang jauh lebih dalam lewat sistem romusha -- kerja paksa yang secara harfiah berarti prajurit pekerja dalam propaganda militer Jepang. Sejak pertengahan 1942, ketika Jepang mulai kalah di berbagai front Pasifik dan menghadapi isolasi perdagangan yang menguras persediaan logistik, romusha dikerahkan besar-besaran untuk mengumpulkan bahan pangan, membangun infrastruktur militer -- jalan raya, landasan pacu, gua, pelabuhan, dan jembatan -- serta menambang di lokasi-lokasi seperti Tarakan, Pontianak, Balikpapan, dan Samarinda. Sebagian di antaranya dikerahkan ke sektor perkebunan untuk menggarap tanaman pangan dan tanaman subsisten yang menggantikan komoditas ekspor seperti tembakau.
Perekrutan awalnya dijanjikan sukarela dengan imbalan sandang, pangan, dan papan yang layak, tapi berubah jadi pemaksaan penuh lewat jalur aparat desa. Angka korbannya jadi salah satu yang paling diperdebatkan dalam sejarah pendudukan Jepang: sejarawan Kurasawa memperkirakan lebih dari 4 juta orang tewas, pemerintah Indonesia mencatat sekitar 4,1 juta romusha yang dikerahkan, sejarawan Jepang Miyoshi Sunhichiro menyebut totalnya mencapai 5 hingga 8 juta orang -- sementara seorang perwira Jepang bernama Yamamoto justru mengklaim jumlahnya cuma 140.000 hingga 160.000 orang. Ratusan ribu di antaranya, termasuk sekitar 300.000 dari Jawa, dikirim ke luar pulau dan luar negeri untuk membangun infrastruktur militer, dan banyak yang tak pernah kembali.
Industri yang harus dibangun ulang dari nol setelah 1945
Ketika kemerdekaan diproklamasikan, industri kretek nasional praktis harus memulai dari reruntuhan. Bal Tiga yang pernah jadi raksasa kretek tak pernah benar-benar pulih -- setelah Nitisemito wafat pada 1953, upaya putranya membangkitkan kembali pabrik pada 1962 pun kandas. Pasar rokok yang dulu didominasi produsen kretek pribumi berganti rupa: dikuasai rokok putih asing dan diisi pemain-pemain kretek lokal baru yang baru mulai merintis usaha.
Tiga setengah tahun kendali militer atas kebun dan pabrik itu jadi jeda yang jarang disorot dalam sejarah tembakau dan kretek Indonesia -- terjepit di antara kejayaan sekaligus kekejaman era kolonial yang berakhir 1942, dan gelombang nasionalisasi yang baru datang satu dekade lebih kemudian, pasca-kemerdekaan.